Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengajak kalangan Generasi Z, Generasi Alfa, konten kreator, animator, hingga wartawan membentuk koperasi sebagai wadah memperoleh akses permodalan sekaligus mengembangkan usaha kreatif di era digital.

edukasinews.com- "Koperasi bukan hanya di bidang konsumsi, distribusi, produksi dan simpan pinjam, tetapi juga menyasar kaum milenial yang bergerak di bidang kreatif, seperti animator, konten kreator dan juga jurnalis.Kami siap menyediakan permodalan," ujar Ferry dalam SAJID Friday Morning Talk yang diselenggarakan Serikat Jurnalis Muslim Indonesia (SAJID) di AQL Islamic Center, Jakarta, Jumat (24/7/2026).

Acara yang dipandu Ketua Umum SAJID Bachtiar Nasir itu dihadiri para jurnalis dari berbagai media. Dalam kesempatan tersebut, Ferry menegaskan pemerintah tengah melakukan transformasi besar terhadap gerakan koperasi agar mampu menjawab kebutuhan generasi muda dan perkembangan ekonomi kreatif berbasis digital.

Menurut Ferry, koperasi tidak lagi diposisikan hanya sebagai lembaga simpan pinjam, tetapi menjadi badan usaha modern yang mampu menghimpun kekuatan ekonomi masyarakat di berbagai sektor, termasuk industri kreatif yang kini banyak digeluti anak muda.

Ia mengatakan koperasi memiliki akar sejarah yang kuat dalam perjuangan bangsa. Gagasan koperasi pertama kali diperkenalkan HOS Tjokroaminoto, kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Mohammad Hatta setelah mempelajari praktik koperasi di Eropa.

Nilai gotong royong, persamaan, dan kekeluargaan yang menjadi dasar koperasi, lanjut Ferry, sejalan dengan ajaran Islam sekaligus karakter masyarakat Indonesia. Karena itu, koperasi kemudian ditetapkan sebagai sokoguru perekonomian nasional sebagaimana diamanatkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

Ferry menjelaskan, pada masa Dewan Perancang Nasional (Depernas), koperasi menjadi bagian penting dalam Pola Pembangunan Semesta Berencana melalui konsep Democratic Rural Development atau pembangunan desa yang demokratis.

Menurutnya, hingga dekade 1980-an koperasi berkembang pesat di berbagai sektor strategis. Koperasi mengelola usaha peternakan, pertanian, perkebunan, distribusi hasil panen melalui Koperasi Unit Desa (KUD), memiliki pabrik tekstil melalui Gabungan Koperasi Batik Indonesia (GKBI), bahkan mendirikan Bank Umum Koperasi Indonesia (Bukopin).

Namun, peran koperasi mulai melemah setelah krisis ekonomi pada akhir 1990-an. Ferry menilai kebijakan yang lahir dari Letter of Intent (LoI) bersama International Monetary Fund (IMF) membuat peran negara dalam mengatur perekonomian semakin berkurang sehingga mekanisme pasar lebih dominan.

"Kondisi itu membuat pelaku ekonomi besar semakin kuat, sementara koperasi dan pelaku usaha kecil semakin tertinggal," ujarnya.

Karena itu, Presiden Prabowo Subianto meminta Kementerian Koperasi mempercepat kebangkitan koperasi agar mampu mengejar ketertinggalannya dari badan usaha milik negara (BUMN) maupun swasta.

Pemerintah juga melakukan rebranding agar koperasi tidak lagi dipersepsikan hanya sebagai lembaga simpan pinjam, melainkan badan usaha modern yang bergerak di sektor produksi, industri, distribusi, jasa, keuangan, hingga ekonomi kreatif.

Sebagai langkah konkret, pemerintah membentuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui Instruksi Presiden Nomor 9 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.

Ferry menyebutkan hampir seluruh desa dan kelurahan kini telah memiliki badan hukum Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Pembangunan gudang, gerai, dan fasilitas pendukung juga terus dipercepat.

"Sekarang sudah hampir 19 ribu yang selesai seratus persen. Pada Agustus ditargetkan sekitar 30 ribu unit selesai dibangun," katanya.

Pemerintah, lanjut Ferry, juga tengah memfinalisasi Peraturan Presiden sebagai dasar operasional KDMP. Presiden berencana menjadikan koperasi tersebut sebagai simpul utama penyaluran LPG 3 kilogram, pupuk bersubsidi, beras, minyak goreng, hingga berbagai bantuan sosial.

Menurut Ferry, kebijakan tersebut bertujuan memangkas rantai distribusi yang terlalu panjang sehingga harga menjadi lebih terjangkau dan pasokan lebih terjamin.

"Dengan adanya Koperasi Desa Merah Putih, negara memiliki infrastruktur sampai tingkat desa dan kelurahan sehingga distribusi barang subsidi bisa langsung kepada masyarakat dengan harga yang lebih terjangkau dan pasokan yang lebih terjamin," ujarnya.

Ia menambahkan, penguatan koperasi merupakan upaya pemerintah membangun sistem ekonomi yang lebih berkeadilan sekaligus membuka peluang usaha baru bagi generasi muda, termasuk pelaku industri kreatif dan insan pers, melalui akses pembiayaan yang lebih mudah berbasis koperasi.

"Negara harus hadir dengan membangun infrastruktur distribusi sampai ke desa agar kebutuhan masyarakat dapat disalurkan secara lebih adil, efisien, dan tepat sasaran," pungkas Ferry. ***(edu/is)